Tidak seperti proses Rencana Pembangunan Bandara di Bali Utara yang sampai sekarang terkatung-katung dan tidak jelas penyelesaiannya, Rencana Pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka Jawa Barat nampaknya terus lancar. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat sepanjang 2013 fokus menuntaskan permasalahan pembebasan lahan.
Pembangunan tahap pertama sudah dimulai, yang sudah siap digarap lahan seluas 647 hektar,
Sepanjang 2013 fokus menuntaskan permasalahan pembebasan lahan. Pembangunan bandara Tahap I sudah harus segera dimulai. Saat ini, lahan yang sudah siap digarap baru 647 ha. Kebutuhan sendiri 970 ha. Secara total, pembangunan bandara tersebut seluas 1.800 Ha. Lahan itu digunakan sebagai landasan runway sepanjang 4.000 meter dengan lebar 60 meter. Untuk tahap pertama, dana yang harus diserap sebesar Rp. 3,2 Trilyun.
Untuk menunjang sarana ke bandara Pemprov sudah mempersiapkan pembangunan Jalan Tol, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Cikampek-Palimanan (Cikapali). Dua akses jalan tol jelas akan menumbuhkan wilayah-wilayah disekitarnya.
Pembangunan bandara jelas akan menumbuhkan Kertajati sebagai kota baru, pelabuhan Cilamaya yang berada di Karawang dengan luas 3000 hektar sekarang sedang digarap oleh Investor dari Jepang lewat Kementerian Perindustrian. Pelabuhan Cilamaya akan menjadi sandaran bagi pengiriman barang-barang produk elektronik untuk diekspor, pabrik-pabrik diseputaran Karawang.
Rencananya, kawasan industri tersebut diperuntukkan bagi pembangunan pabrik otomotif, pabrik mesin-mesin (engineer), pabrik komponen elektronik, dan teknologi industri. Pembangunan kawasan industri ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional karena investor otomotif misalnya akan menginvestasikan modal 3,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Yang menjadi pertanyaan akankan Kertajati, Majalengka cocok dijadikan Ibukota RI. Usulan ini berasal dari seorang anggota fraksi PKS DPR Yudi Widiana Adia.
Pelabuhan Kertajati, wilayah Industri Karawang-Purwakarta-Majalengka, kelak akan menjadi pusat industri nasional jelas tidak akan cocok bila Ibukota RI dipindahkan ke wilayah sentra-sentra bisnis.
Kegiatan administratif adalah kegiatan yang memerlukan ketenangan, pada awalnya Bandung memang di jaman Hindia Belanda sudah dipersiapkan menjadi ibukota yang baru, lalu Bung Karno secara serius menyiapkan Palangkaraya.
Kota Palangkaraya tetaplah dianggap paling cocok bagi ibukota RI, karena disana tidak ada industri nasional dan tidak ada pusat kegiatan bisnis, disana memang kota untuk pegawai, ruang lingkupnya teratur. Kegiatan administratif pemerintahan hendaknya harus dipisahkan dari kegiatan bisnis.
Jadi usulan memindahkan ibukota RI ke Kertajati akan sangat tidak tepat, ini membuat kegiatan antara administratif pemerintahan, lokasi pabrik, kesibukan pelabuhan, dan pertumbuhan kota jasa akan campur aduk.
Terlepas dari mana yang baik, yang jelas usulan ini bila dilanjutkan sampai ke debat publik maka akan memunculkan beberapa usungan Partai Politik. PDIP jelas akan mendukung perpindahan ibukota ke Palangkaraya. sementara Golkar ke Jonggol dan PKS ke Kertajati.
Pertarungan politik ini akan jadi wacana yang menarik apabila ibukota benar-benar jadi dipindahkan.
Sumber :
http://m.kompasiana.com/post/politik/2013/01/20/kertajati-ibukota-ri-yang-baru-/
Info Signboard Advertising
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.